KPK menilai kasus tersebut menunjukkan adanya risiko ketika proyek pemerintah daerah telah diatur sejak awal sehingga tahapan pengadaan berpotensi hanya menjadi formalitas.
KPK melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) juga terus mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat, adil, dan berintegritas.
Selain itu, KPK memotret tata kelola Pemkab Bolmut melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kedua instrumen tersebut digunakan sebagai peringatan dini untuk mengidentifikasi dan menutup titik-titik kritis yang berisiko menjadi celah praktik korupsi. (R)
beritaTerkait
komentar