KPK Tangkap Bupati Bolmut, Diduga Patok Fee Proyek hingga 10 Persen

KPK menilai kasus tersebut menunjukkan adanya risiko ketika proyek pemerintah daerah telah diatur sejak awal sehingga tahapan pengadaan berpotensi hanya menjadi formalitas.

KPK melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) juga terus mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat, adil, dan berintegritas.

Selain itu, KPK memotret tata kelola Pemkab Bolmut melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Kedua instrumen tersebut digunakan sebagai peringatan dini untuk mengidentifikasi dan menutup titik-titik kritis yang berisiko menjadi celah praktik korupsi. (R)

KPK Ajak Generasi Muda Jadikan Integritas sebagai Kebiasaan

KPK Petakan 12 Risiko Korupsi di Perguruan Tinggi

KPK Temukan 41 Anomali Tata Kelola Pemda Sumut, PBJ Paling Rawan

KPK Minta Pengendalian Gratifikasi di Kampus Tak Sekadar Seremonial

Bobby Nasution dan 33 Kepala Daerah se-Sumut Teken Komitmen Bersama KPK Cegah Korupsi

Alumni SINTESIS KPK Dorong Gerakan Antikorupsi Lewat Distrik Muda