Selasa, 11 Agustus 2026

KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi di Sumba Timur Lewat JNBA 2026

Senin, 10 Agustus 2026 16:35 WIB
KPK Gencarkan Pendidikan Antikorupsi di Sumba Timur Lewat JNBA 2026
KPK melanjutkan rangkaian program JNBA 2026 di Kabupaten Sumba Timur, NTT, Jumat (7/8/2026).

Sumba Timur (buseronline.com)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rangkaian program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026 di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat.

Dilansir dari laman KPK, program yang berlangsung selama dua hari tersebut menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat publik, aparatur sipil negara (ASN), tenaga kesehatan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga anak usia dini.

JNBA menjadi salah satu upaya KPK memperluas pendidikan antikorupsi ke berbagai daerah, termasuk wilayah yang memiliki tantangan geografis. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat, KPK mendorong nilai integritas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya H Harefa menegaskan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui penindakan. Menurutnya, keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, karena KPK tidak dapat bekerja sendiri. Melalui partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai integritas dapat tumbuh menjadi budaya yang memperkuat pencegahan korupsi," ujar Cahya.

Ia mengajak masyarakat Sumba Timur untuk bersama-sama menjaga semangat antikorupsi. Cahya juga mengapresiasi antusiasme masyarakat dalam mengikuti berbagai kegiatan JNBA di daerah tersebut.

Dukungan terhadap program JNBA turut diberikan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur. Persiapan kegiatan dilakukan melalui rapat finalisasi yang melibatkan pimpinan DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan.

Wakil Bupati Sumba Timur Yonathan Hani mengatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi dari seluruh perangkat daerah, Forkopimda, dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, JNBA menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

Pada hari pertama, KPK memberikan edukasi antikorupsi kepada pejabat publik, ASN, dan tenaga kesehatan di Aula Patola Ratu. Materi yang diberikan diarahkan untuk memperkuat pemahaman mengenai integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Di lokasi berbeda, KPK juga menggelar pendidikan antikorupsi bagi anak-anak TK dan PAUD di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi. Dengan metode interaktif dan menyenangkan, anak-anak dikenalkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta keberanian untuk mengatakan hal yang benar.

Selain pendidikan antikorupsi, KPK turut berpartisipasi dalam Pameran Pelayanan Publik dan UMKM di Taman Wisata Swembak. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai layanan publik dan produk unggulan UMKM lokal sekaligus menjadi ruang edukasi mengenai pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

Antusiasme masyarakat terlihat selama rangkaian JNBA berlangsung. Warga memanfaatkan layanan publik, mengunjungi stan UMKM, serta mengikuti berbagai sesi edukasi antikorupsi yang diselenggarakan KPK.

Rangkaian JNBA 2026 di Sumba Timur berlangsung hingga 8 Agustus 2026. Melalui kolaborasi antara KPK, pemerintah daerah, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya antikorupsi serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
KPK-Pertamina Perkuat Pengawasan Internal, 108 Personel Dibekali Kompetensi Antikorupsi
KPK dan CAC Timor Leste Perkuat Kerja Sama Lewat Benchmarking Sistem LHKPN
KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi kepada Calon Pemimpin Pertamina
Dewas KPK Siapkan Aturan Baru, Sanksi Finansial bagi Pelanggar Etik Akan Diperberat
KPK Dorong Pemko Singkawang Perkuat Tata Kelola untuk Cegah Korupsi
KPK Dorong Penguatan Integritas di Kemenkop untuk Cegah Korupsi
komentar
beritaTerbaru