KPK Siapkan Strategi Hadapi KUHP Baru, Penanganan Korupsi Dipastikan Tetap Kuat

Selain itu, KUHP Baru juga membuka ruang penguatan penindakan korporasi melalui mekanisme strict liability atau pertanggungjawaban mutlak. Melalui pendekatan tersebut, korporasi yang terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana denda hingga Rp50 miliar tanpa perlu membuktikan kesalahan personal secara individual.

Sebagai informasi, KUHP Baru melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 mereformasi arsitektur hukum pidana Indonesia secara signifikan. Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 2026 hadir sebagai instrumen penyelarasan nasional terhadap berbagai undang-undang sektoral yang sebelumnya masih menggunakan standar lama.

Sejak 2 Januari 2026, penyesuaian ancaman pidana dan sistem denda nasional mulai diberlakukan secara serentak guna menghapus disparitas penegakan hukum antar sektor.

KPK memastikan seluruh perubahan tersebut tengah diterjemahkan ke dalam panduan dan mitigasi internal agar tidak menimbulkan kekosongan maupun celah hukum dalam penanganan perkara korupsi.

Meski berbagai potensi perubahan, termasuk kemungkinan turunnya ancaman pidana minimal pada pasal tertentu, masih terus dikaji, KPK menegaskan komitmennya untuk memastikan penegakan hukum terhadap korupsi tetap berjalan kuat, konsisten, dan tanpa keraguan di tengah era baru hukum pidana nasional. (R)

KPK Tekankan Integritas Kepala Daerah untuk Perkuat Kemandirian Daerah

KPK Catat 209 Kasus Korupsi BUMN-BUMD, Konflik Kepentingan Jadi Sorotan

KPK Ajak Generasi Muda Samarinda Kritis Melihat Privilege dan Prestasi

KPK: Pemberantasan Korupsi Tak Cukup Penjarakan Pelaku, Aset Hasil Kejahatan Harus Dikembalikan

KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini untuk Bentuk Generasi Berintegritas

KPK-LKPP Luncurkan AKPK PBJ, Perkuat Integritas Pengadaan Pemerintah