Kolaborasi Pemprov Jateng, Pemkot Semarang, dan Pemkab Kendal Ubah Sampah Jadi Listrik

Semarang (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kendal menjalin kolaborasi dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai upaya percepatan penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Sabtu.

Penandatanganan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) RI Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari.

Dalam kesempatan tersebut, dilansir dari laman Jatengprov, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan apresiasi atas keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani persoalan sampah secara konkret dan terintegrasi.

“Melalui kepemimpinan Bapak Gubernur, harapan kami tahun 2026 akan terjadi lonjakan tingkat pengelolaan sampahnya,” ujar Hanif.

Menurutnya, pengolahan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah fundamental dalam mengatasi persoalan sampah nasional, khususnya di kawasan perkotaan dengan timbulan sampah yang tinggi seperti wilayah Semarang Raya. Pendekatan berbasis teknologi dinilai lebih efektif dibanding metode konvensional.

Hanif juga menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas waste to energy membutuhkan waktu sekitar tiga tahun. Oleh karena itu, selama masa transisi, pemerintah daerah tetap harus melakukan upaya pengurangan dan pengolahan sampah agar beban di tempat pemrosesan akhir tidak semakin meningkat.

Ia turut menyoroti langkah Pemprov Jawa Tengah dalam mengembangkan refuse derived fuel (RDF) di sejumlah daerah sebagai solusi antara sebelum proyek besar berjalan.

“Bapak Gubernur juga telah mengembangkan RDF, yaitu pengolahan sampah menjadi bahan bakar, di tiga kabupaten dan akan diperluas ke enam kabupaten lainnya,” jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa percepatan penanganan sampah merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden yang menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara nasional pada 2029.

“Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Satgas Sampah untuk menjabarkan arahan Presiden sesuai RPJMN, bahwa pada 2029 harus mencapai zero sampah,” ungkap Luthfi.

Ia menjelaskan, strategi penanganan sampah disesuaikan dengan volume timbulan di masing-masing daerah. Wilayah dengan produksi sampah lebih dari 1.000 ton per hari akan menggunakan pendekatan regional, sementara daerah dengan volume lebih kecil diarahkan pada pengolahan berbasis RDF.

“Sudah ada tiga kabupaten yang menerapkan RDF, yakni Banyumas, Cilacap, dan Magelang, bekerja sama dengan pabrik semen. Selanjutnya, enam kabupaten lainnya juga akan mengembangkan sistem serupa,” ujarnya.

Luthfi mengungkapkan, timbulan sampah di Jawa Tengah mencapai hampir 6,4 juta ton per tahun. Namun, baru sekitar 30 persen yang berhasil dikelola, sementara sisanya masih menjadi tantangan yang harus segera ditangani.

Kesepakatan bersama antara Pemprov Jawa Tengah, Pemkot Semarang, dan Pemkab Kendal dalam pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik ini menjadi langkah strategis dalam peta jalan pengelolaan sampah di Jateng.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat pengurangan timbulan sampah, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, serta mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, berkelanjutan, dan berdaya guna bagi masyarakat. (R)

Bripda Fikas Biyan Aswari Sabet Juara 2 di Adidas International Karate Open 2026

Belanda Menang Dramatis atas Uzbekistan, Gakpo Jadi Pahlawan di Pengujung Laga

Rico Waas Evaluasi Program Prioritas, Tekankan Percepatan Realisasi Janji Kampanye

Olise Bersinar dengan Hat-trick, Prancis Taklukkan Irlandia Utara 3-1

Spanyol Bungkam Peru 3-1, Modal Berharga Jelang Piala Dunia 2026

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Politik Luar Negeri Bebas Aktif Saat Terima Surat Kepercayaan Dubes