Di Indonesia Economic Outlook 2026, Mentan Amran Uraikan Strategi Swasembada Pangan

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan strategi percepatan swasembada pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara Indonesia, Jumat.

Di hadapan pelaku usaha dan ekonom, dilansir dari laman Kementan, Mentan Amran menjelaskan pemerintah menyiapkan dua langkah utama sebagai pilar percepatan swasembada pangan, yakni deregulasi dan transformasi pertanian dari sistem tradisional menuju modern.

“Langkah kami ada dua untuk mencapai swasembada, yaitu deregulasi dan transformasi pertanian dari tradisional ke modern,” tegasnya.

Menurutnya, dalam satu tahun terakhir pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian—jumlah terbanyak sepanjang sejarah—serta mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program. Kebijakan deregulasi tersebut memangkas rantai birokrasi, mempercepat distribusi sarana produksi, sekaligus menurunkan biaya produksi petani.

Reformasi paling signifikan terjadi pada tata kelola pupuk. Jika sebelumnya distribusi melibatkan banyak persetujuan lintas daerah, kini mekanisme dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga ke petani. Dampaknya, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume meningkat 700 ribu ton tanpa tambahan beban anggaran.

“Dulu petani sudah mau tanam, pupuk belum tiba. Sekarang distribusi langsung, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain deregulasi, pemerintah juga mempercepat modernisasi pertanian melalui mekanisasi. Langkah ini memungkinkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen, mempercepat masa panen, serta meningkatkan indeks pertanaman dari satu menjadi tiga kali tanam per tahun. Efisiensi tersebut menurunkan biaya produksi hingga 50 persen dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani.

Nilai Tukar Petani (NTP) disebut telah mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah, diperkuat kebijakan Harga Pembelian Pemerintah gabah Rp6.500 per kilogram yang menghasilkan perputaran ekonomi sekitar Rp132 T di tingkat petani.

Dalam forum yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan produksi beras nasional 2025 mencapai 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan cadangan beras di Perum Bulog menembus 4,2 juta ton.

Sebagai strategi jangka panjang, pemerintah juga mengembangkan optimalisasi lahan rawa melalui revitalisasi 200 ribu hektare lahan di Kalimantan menggunakan sistem irigasi modern untuk membangun kawasan pangan baru.

Melalui kombinasi deregulasi, modernisasi, serta penguatan kebijakan harga petani, pemerintah menempatkan sektor pangan sebagai jangkar stabilitas ekonomi nasional sekaligus fondasi swasembada berkelanjutan. (R)

Wakil Wali Kota Medan Hadiri Syukuran Gedung Baru Bimbel Scholaris

KPK Tetapkan Bupati Langkat dan Pihak Swasta sebagai Tersangka OTT Dugaan Suap Proyek

Wamenkes: Obesitas Harus Dipandang sebagai Penyakit Kronis, Jadi Pemicu Utama Diabetes

Tiga Personel Satresnarkoba Polres Katingan Gugur Saat Bertugas, Kapolri Berikan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta

Pemprov Sumut Dukung Penguatan Konektivitas Pelabuhan Kuala Tanjung-Penang Port

FK USU Perkuat Layanan Kesehatan di Nias Utara, Dokter PPDS Hadapi Tantangan Minim Fasilitas