Sidang Debottlenecking Dipimpin Menkeu Purbaya, Fokus pada Aduan Apoteker Independen dan Pertamina Patra Niaga

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang aduan kanal debottlenecking bersama Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) pada Jumat.

Sidang ini dihadiri oleh pelapor serta perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait untuk menuntaskan berbagai kendala yang telah disampaikan pelaku usaha melalui kanal aduan debottlenecking.

Agenda sidang pertama membahas aduan dari apoteker independen berskala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diwakili oleh Gerakan Apoteker Pemilik Apotek Independen (GAPAI). GAPAI menyampaikan aduan mengenai pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Perizinan Bangunan Gedung (PBG), dan Izin Apotek yang dinilai memberatkan.

Dalam pembahasan tersebut, dilansir dari laman Kemenkeu, sejumlah kesepakatan dicapai untuk mempermudah proses berusaha bagi apotek UMKM. Kesepakatan meliputi penambahan fitur pemutakhiran data dalam sistem perizinan untuk memudahkan perpanjangan izin apotek, serta penetapan standar harga dan waktu penyelesaian SLF yang lebih pasti, transparan, dan ramah bagi pelaku usaha berskala UMKM.

Sidang berikutnya membahas masukan dari PT Pertamina Patra Niaga terkait penyempurnaan tata kelola perizinan berusaha guna mendukung implementasi program Bioethanol.

Kementerian dan Lembaga terkait sepakat melakukan penyesuaian regulasi yang diperlukan agar program dapat berjalan optimal. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong swasembada energi, memperkuat ekonomi hijau, serta mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Berdasarkan laporan Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Sekretariat Negara, Satya Bhakti Parikesit, hingga 6 Februari 2026, Satgas P2SP telah menerima total 76 laporan melalui kanal aduan debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 60 laporan masih dalam proses penanganan, 4 laporan telah diselesaikan, dan 12 laporan dikembalikan kepada pelapor untuk diperbaiki.

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa sidang debottlenecking merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan yang dihadapi pelaku usaha.

Dengan penguatan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap berbagai kendala struktural dapat ditangani secara lebih efektif demi mendorong pertumbuhan investasi dan perekonomian nasional.

“Langkah ini penting agar seluruh pelaku usaha dapat beroperasi dengan kepastian hukum dan prosedur yang jelas, sekaligus mempercepat realisasi program strategis pemerintah,” ujar Menkeu.

Sidang debottlenecking diharapkan menjadi mekanisme berkelanjutan bagi pemerintah dalam menampung aspirasi pelaku usaha, mengidentifikasi hambatan regulasi, dan merumuskan solusi praktis yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (R)

Bupati Taput Tinjau Pemulihan Infrastruktur dan Lahan Hunian Korban Bencana di Adian Koting

Presiden Prabowo Tiba di Prancis, Awali Kunjungan Resmi Kenegaraan

998 Personel Gabungan Amankan Perayaan Idul Adha di Kota Bandung

BGN Gandeng Polri Usut Dugaan Jual Beli Titik SPPG Program MBG

PKK Jateng Gencarkan Gemarikan untuk Tekan Angka Stunting

Bareskrim dan PLN: Blackout Sumatera Dipicu Cuaca Ekstrem, Tidak Ada Unsur Sabotase