APBN 2024 Tangguh Hadapi Krisis Global, Dorong Tata Kelola Kredibel dan Pembangunan Bermutu

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 telah menunjukkan ketangguhannya sebagai instrumen fiskal dalam menghadapi tekanan global sekaligus mendorong pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan saat memberikan Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Menkeu Sri Mulyani.

Meski menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas global, dan dampak lanjutan fenomena El Nino, APBN 2024 tetap mampu menjadi penopang utama kestabilan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal yang adaptif berhasil menstabilkan harga pangan dan energi, memperkuat jaring pengaman sosial, serta mendorong daya beli masyarakat.

APBN 2024 juga memberikan dukungan penting terhadap agenda nasional seperti pelaksanaan Pemilu 2024 dan proses transisi pemerintahan. Menurut Sri Mulyani, keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan solid seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif dan auditor negara.

“Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” ungkapnya.

Stabilitas fiskal turut tercermin dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap berada di level 5,03% dengan tingkat inflasi yang terjaga hanya sebesar 1,6%, jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8%. Kondisi ini memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Belanja negara yang mencapai Rp3.359,8 T atau tumbuh 7,6% dibandingkan tahun sebelumnya juga memberikan dampak konkret bagi masyarakat. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus dilanjutkan. Hasilnya, kemiskinan ekstrem berhasil ditekan hingga 0,83%, tingkat pengangguran turun menjadi 4,91%.

Di sisi pengelolaan fiskal, APBN 2024 juga mencatatkan defisit sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dari outlook awal. Realisasi pembiayaan utang juga berada di bawah target, mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah.

Sinergi yang terbangun antara Pemerintah, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memperkuat tata kelola fiskal nasional. Pemerintah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

Menkeu menyampaikan apresiasi atas peran DPR RI dan BPK dalam memastikan kualitas pengawasan dan kolaborasi yang konstruktif terhadap pelaksanaan APBN. RUU P2 APBN 2024 kini diajukan untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Undang-Undang.

“Dengan tata kelola yang kokoh dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional,” pungkas Sri Mulyani. (R)

BRT Mebidang Resmi Beroperasi, Bobby Nasution Dorong Warga Beralih ke Transportasi Umum

5 Bomber Siap Bersaing Rebut Sepatu Emas Premier League 2026/2027

Kemenkes Dirikan Dua RS Lapangan di NTT Pascagempa 7,7 Magnitudo

Playfit Kids Resmi Dibuka di Medan, Hadirkan Wahana Bermain dan Edukasi Anak

Pemprov Jabar Salurkan 24 Bibit Sapi untuk Perkuat Peternakan Rakyat

Thailand Lolos ke Final Piala AFF 2026 Meski Kalah 1-2 dari Singapura