Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat upaya optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai inovasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Sejumlah strategi dilakukan sepanjang 2026, mulai dari digitalisasi pengawasan pajak,
razia kendaraan bermotor, program pemutihan pajak, hingga perluasan layanan
Samsat Malam.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut Yudhi Armand dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut di Lobby Dekranasda Sumut, pada 20 November 2026.
Yudhi mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,
Bapenda Sumut mengelola tujuh jenis pajak daerah, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Dari tujuh jenis pajak tersebut, PAP mencatatkan capaian realisasi tertinggi, yakni Rp174,3 miliar dari target Rp174,7 miliar atau sekitar 99,74 persen.
Sementara itu, realisasi PKB mencapai Rp1,2 triliun dari target Rp1,8 triliun. BBNKB terealisasi Rp762,1 miliar dari target Rp1,094 triliun, sedangkan PBBKB mencapai Rp1,4 triliun dari target Rp1,8 triliun.
Untuk Pajak Rokok, realisasi tercatat Rp985,6 miliar dari target Rp1,4 triliun. Pajak Alat Berat mencapai Rp1,06 miliar dari target Rp3,2 miliar sejak mulai dipungut 1 Oktober 2026. Adapun Opsen Pajak MBLB terealisasi Rp3,04 miliar dari target Rp6,5 miliar.
Dalam rangka meningkatkan penerimaan,
Bapenda Sumut juga melakukan sejumlah terobosan berbasis teknologi. Salah satunya melalui uji coba pemasangan perangkat clamp-on flowmeter digital di tiga titik wajib pajak untuk mengukur volume penggunaan air permukaan secara daring.
Inovasi tersebut menjadi langkah awal pendataan sekitar 500 titik pengambilan air milik perusahaan wajib pajak guna meningkatkan akurasi penghitungan dan pengawasan pajak.
Selain itu, Bapenda bekerja sama dengan Bank Sumut melalui aplikasi Elektronik Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah (E-TPPD) untuk mengoptimalkan penerimaan opsen pajak MBLB.
Sistem ini memungkinkan pembagian pungutan dari kabupaten dan kota dilakukan secara otomatis sehingga meminimalkan potensi kehilangan pendapatan.
Bapenda juga menggali potensi pajak dari penggunaan bahan bakar solar untuk kendaraan di atas air atau Marine Fuel Oil (MFO) melalui koordinasi dengan KSOP Belawan. Pemetaan potensi Pajak Alat Berat di berbagai wilayah, termasuk kawasan perkebunan, turut dilakukan.
Di sisi lain, Bapenda Sumut menerapkan program pemutihan PKB dengan skema pembayaran dua tahun tunggakan dan satu tahun berjalan serta penghapusan denda. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Pengawasan juga diperkuat melalui razia gabungan secara humanis bersama instansi terkait. Untuk memudahkan masyarakat, Bapenda menambah layanan
Samsat Malam di sejumlah lokasi, seperti Jalan Nibung dan Johor atau J-City, serta merencanakan pembukaan layanan di Lubuk Pakam.
Yudhi menambahkan, pihaknya juga mendorong kepatuhan pajak di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pencocokan dan pemblokiran data kendaraan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Sementara itu, Sekretaris
Bapenda Sumut, M Ainul Hafis mengapresiasi dukungan insan pers dan pemerintah provinsi dalam mensosialisasikan berbagai program optimalisasi pajak daerah.
Menurutnya, publikasi media sangat penting agar masyarakat mengetahui kebijakan, program, serta berbagai kemudahan layanan perpajakan yang disediakan pemerintah.
Dengan penguatan digitalisasi, penertiban administrasi, penggalian potensi pajak baru, serta perluasan pelayanan kepada masyarakat,
Bapenda Sumut berharap penerimaan pajak daerah dapat terus meningkat dan target pendapatan tahun 2026 tercapai. (P3)
beritaTerkait
komentar