Sabtu, 21 November 2026

Pemko Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu pada 2027, Tunggakan Dapat Diskon 50 Persen

Sabtu, 21 November 2026 10:55 WIB
Pemko Medan Gratiskan PBB di Bawah Rp100 Ribu pada 2027, Tunggakan Dapat Diskon 50 Persen
Wali Kota Medan Rico Waas di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Kota (Pemko) Medan memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat melalui kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun.

Selain pembebasan pajak, Pemko Medan juga memberikan diskon sebesar 50 persen untuk tunggakan PBB-P2 Tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Program ini diperkirakan menjangkau sebanyak 61.376 objek pajak di Kota Medan.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya kelompok ekonomi yang membutuhkan.

"Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen," ujar Rico Waas di Balai Kota Medan, pada 19 November 2026.

Ia menjelaskan, pembebasan PBB-P2 Tahun 2027 berlaku otomatis tanpa perlu pengajuan permohonan dari wajib pajak.

Ketetapan tersebut langsung tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.

Berdasarkan data Bapenda Kota Medan, total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Program ini terutama menyasar pemilik rumah dan tanah berukuran kecil dengan rata-rata ketetapan PBB sekitar Rp63.000 per tahun.

Sementara itu, untuk tunggakan PBB-P2 Tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya dengan nilai di bawah Rp100.000, Pemko Medan memberikan potongan 50 persen dari pokok pajak serta penghapusan sanksi dan denda. Adapun syaratnya, wajib pajak harus melunasi tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.

Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M Agha Novrian, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kasat Pol PP M Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam, Rico menegaskan kebijakan ini tidak hanya bertujuan meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi daerah.

Meski memberikan stimulus, ia menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi prioritas Pemko Medan. Karena itu, Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan guna mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pajak.

Berdasarkan sebaran penerima manfaat, Kecamatan Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah objek pajak terbanyak, yakni 12.829 objek. Disusul Kecamatan Medan Belawan sebanyak 10.109 objek pajak, serta Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Marelan.

Melalui kebijakan ini, Pemko Medan berharap masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (P3)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Pemko Medan Siapkan Lima Strategi Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru 2026
Fraksi DPRD Medan Puji Komitmen Rico Waas Tingkatkan Pelayanan Kesehatan
Pemko Medan Perkuat Peran Kader KB untuk Wujudkan Keluarga Berkualitas
Wali Kota Medan: Akreditasi Rumah Sakit Harus Jamin Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien
Wali Kota Medan Dorong OPD Optimalkan Retribusi Daerah untuk Dongkrak PAD
Wali Kota Medan Tegaskan Pelaku Pungli di Taman Budaya Bakal Dikenakan Sanksi Berat
komentar
beritaTerbaru