Selasa, 17 November 2026

Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, APBN Oktober 2026 Tetap Solid

Senin, 16 November 2026 12:59 WIB
Pendapatan Negara Tembus Rp2.618 Triliun, APBN Oktober 2026 Tetap Solid
Menkeu RI Suahasil Nazara foto bersama dengan lainnya usai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Jakarta (buseronline.com) - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 tetap menunjukkan tren positif di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dilansir dari laman Kemkeu, pendapatan negara tercatat mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN dengan pertumbuhan sebesar 23,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Suahasil Nazara mengatakan, capaian tersebut mencerminkan kondisi fiskal yang tetap terjaga. Selain penerimaan negara yang tumbuh signifikan, realisasi belanja negara juga masih berjalan sesuai rencana. Hal itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, pada 13 November 2026.

"Ini adalah hasil yang baik kalau dilihat, baik pendapatan negara maupun belanja negara on track untuk pelaksanaan 10 bulan APBN," ujarnya.

Dari sisi penerimaan, realisasi pajak mencapai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut tumbuh 23,2 persen secara tahunan, didukung peningkatan aktivitas ekonomi domestik dan perbaikan sistem administrasi perpajakan melalui Coretax.

Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen, terutama didorong peningkatan bea keluar sebesar 43,4 persen akibat kenaikan harga komoditas dan perkembangan hilirisasi.

Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan realisasi Rp551,8 triliun atau 120 persen dari target awal. Penerimaan ini tumbuh 37 persen dengan kontribusi antara lain berasal dari sektor sumber daya alam, surplus Bank Indonesia, serta penertiban kawasan hutan.

Pada sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.997,2 triliun atau 78 persen dari pagu APBN. Jumlah tersebut tumbuh 15,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Realisasi belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.343,6 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp653,6 triliun.

Suahasil menjelaskan, pemerintah masih akan mengoptimalkan penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Sebab, percepatan belanja biasanya terjadi pada November dan Desember.

"Kalau belanja memang biasanya nanti November dan Desember biasanya ada percepatan. Nanti akan kita lihat percepatan belanja seperti apa," katanya.

Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN hingga 31 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski demikian, keseimbangan primer masih berada pada posisi positif.

Pemerintah menilai kondisi tersebut masih sesuai dengan perencanaan fiskal 2026 yang menetapkan target defisit sebesar 2,85 persen terhadap PDB. "Defisit APBN 1,47 persen dari PDB dan ini adalah juga on track menuju defisit sebesar 2,85 persen dari PDB," jelasnya.

Suahasil juga menegaskan bahwa defisit APBN tidak dapat diartikan sebagai kerugian negara. Menurutnya, defisit merupakan bagian dari desain kebijakan fiskal untuk membiayai berbagai program dan kebutuhan masyarakat.

"APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi, APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi," tegasnya. (R)

Editor
: Administrator
beritaTerkait
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen, Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Global
Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen pada 2027, Menkeu Dorong Investasi Tumbuh 7 Persen
723 Mahasiswa PKN STAN Ikuti Pelatihan Bela Negara, Ini Pesan Wamenkeu RI
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen pada Triwulan III 2026
Anggaran Kesehatan 2026 Capai Rp247,3 Triliun, Pemerintah Perkuat Keberlanjutan JKN
Peringati Hari Oeang ke-80, Menkeu Tegaskan APBN Kuat Jadi Penopang Kedaulatan Ekonomi
komentar
beritaTerbaru