Pemprov Sumut Catat 38 Kerja Sama Daerah, Naik 100 Persen Dibanding Tahun 2025

Medan (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencatat peningkatan signifikan dalam pelaksanaan kerja sama daerah. Hingga akhir Oktober 2026, sebanyak 38 kerja sama telah difasilitasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut atau meningkat 100 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sekitar 18 kerja sama.

Peningkatan tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung percepatan pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Ahmad Yamin, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, pada 12 November 2026.

Yamin mengatakan, kerja sama dengan berbagai pihak memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi Pemprov Sumut.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pemangku kepentingan hingga pihak swasta.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah berperan memfasilitasi serta mengoordinasikan berbagai potensi dan inisiatif kerja sama agar dapat direalisasikan secara optimal.

Selain kerja sama antardaerah, Pemprov Sumut juga memperluas kolaborasi melalui kerja sama kawasan, termasuk Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT).

Yamin menjelaskan, pihaknya turut berperan dalam mendukung pelaksanaan kerja sama kawasan tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan dan hubungan antarwilayah.

Untuk memastikan setiap kerja sama berjalan efektif, Pemprov Sumut juga memperkuat mekanisme pengawasan dan tindak lanjut.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah mencantumkan klausul batas waktu enam bulan dalam dokumen kerja sama. Setelah proses pengadaan, kerja sama tersebut harus ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama (PKS).

Langkah ini dilakukan agar kerja sama tidak sekadar berhenti pada penandatanganan dokumen atau pemenuhan aspek legalitas, tetapi dapat diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata.

Yamin mencontohkan kerja sama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dengan sejumlah universitas negeri dan swasta di Medan maupun luar Medan.

Melalui PKS tersebut, mahasiswa kedokteran memiliki landasan hukum untuk melaksanakan praktik sekaligus memberikan kontribusi dalam mendukung pelayanan kesehatan.

Pemprov Sumut berharap peningkatan kerja sama daerah dapat semakin memperkuat sinergi berbagai pihak, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumut. (P3)

Pemprov Sumut Salurkan Banpres Rp48,35 Miliar untuk 16.118 UMKM Terdampak Bencana

Pendapatan Daerah Sumut 2027 Ditargetkan Rp12,09 Triliun, Naik 3,71 Persen

Pemprov Sumut Siapkan Delapan Event, Targetkan 365 Ribu Kunjungan Wisman pada 2026

Pemprov Sumut Gandeng AFEBI Perkuat Sinergi Akademisi dan Pemerintah Bangun Ekonomi Daerah

Anggaran Sumut 2027 Turun Rp1,2 Triliun, Pemprov Gandeng USU Cari Solusi Pembangunan

Pemprov Sumut Dukung Gerakan Pesantren Bebas TB, Deliserdang Jadi Pusat Peluncuran Nasional