Harga Pupuk Turun 20 Persen, Zulkifli Hasan Apresiasi Terobosan Mentan Amran

Jakarta (buseronline.com) - Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan mengapresiasi terobosan Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman yang berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen melalui perubahan mekanisme pengadaan.

Dilansir dari laman Kementan, penurunan harga tersebut merupakan hasil pembenahan sistem pengadaan pupuk dari skema cost plus menjadi pendekatan mark-to-market. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi biaya pengadaan sekaligus menghemat anggaran pemerintah.

"Ini berita bagus. Pak Mentan bisa melakukan terobosan yang luar biasa, menurunkan harga pupuk 20 persen dengan mengubah cara pengadaannya. Luar biasa, ini bisa menghemat anggaran sehingga kita punya kemampuan lebih untuk membangun pabrik baru," ujar Zulkifli Hasan dalam Rapat Koordinasi pembahasan pupuk bersubsidi di Jakarta, pada 11 November 2026.

Menurut Zulkifli, perubahan mekanisme pengadaan tersebut menjadi langkah penting untuk mengatasi sistem lama yang membuat biaya semakin tinggi ketika terjadi peningkatan biaya operasional.

Dalam skema cost plus, harga pengadaan dihitung berdasarkan biaya produksi dan operasional dengan tambahan keuntungan sebesar 10 persen. Sementara melalui pendekatan mark-to-market, pembelian bahan baku dapat dilakukan lebih awal dengan dukungan ketersediaan anggaran.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan waktu pembelian bahan baku sehingga biaya pengadaan lebih efisien dan mampu menghasilkan penghematan hingga 20 persen.

Zulkifli menambahkan, efisiensi anggaran tersebut juga membuka peluang pembangunan pabrik pupuk baru untuk memperkuat kapasitas produksi nasional.

"Dengan penghematan ini, kita bisa membangun pabrik baru. Tahun depan, Januari, yang di Sumatera Selatan juga akan mulai," katanya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah menyepakati alokasi pupuk bersubsidi tahun 2027 sebanyak 9.845.686 ton atau sekitar 9,85 juta ton. Alokasi tersebut terdiri atas 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295.686 ton untuk sektor perikanan.

Penyediaan anggaran pupuk bersubsidi tahun 2027 akan menggunakan perhitungan nilai komersial sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025. Adapun pembayaran uang muka kebutuhan bahan baku pupuk bersubsidi dijadwalkan paling lambat pada triwulan I 2027.

Sementara itu, untuk tahun anggaran 2026, Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan volume pupuk bersubsidi sektor pertanian melalui perubahan kontrak dari 8,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Penambahan tersebut diperlukan untuk mendukung program optimasi lahan seluas 1 juta hektare dan pencetakan sawah baru seluas 105 ribu hektare.

Produksi Gula Nasional Surplus, APTRI Desak Pemerintah Setop Penambahan Kuota Impor 2027

AGI Apresiasi Kebijakan Kementan, Produksi Gula Nasional 2026 Diproyeksikan Capai 2,8 Juta Ton

Kementan Klaim Indonesia Swasembada Beras, Dua Tahun Tanpa Impor Beras Medium

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Swasembada Pangan Dipercepat dan Produksi Pertanian Meningkat

Wamentan Dorong Percepatan Kerja Sama Investasi Fosfat Indonesia-Aljazair

Mentan Amran Telusuri Rantai Pasok Ayam dan Telur, Soroti Kesenjangan Harga hingga Rp45.000 per Kilogram