Pemprov Jabar Masih Kaji Pinjaman Rp3,4 Triliun ke PT SMI, Tunggu Evaluasi Kemendagri

Bandung (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) belum memutuskan kelanjutan rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dilansir dari laman Jabarprov, keputusan tersebut masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan Raperda APBD Perubahan 2026 beserta lampirannya telah disampaikan kepada Kemendagri setelah mendapat pembahasan dalam rapat paripurna DPRD Jabar.

"Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri," kata Herman di Gedung DPRD Jabar, pada 6 Oktober 2026.

Untuk mengetahui perkembangan proses evaluasi, Pemprov Jabar telah menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan koordinasi dengan Kemendagri.

Herman berharap evaluasi tersebut dapat segera rampung sehingga hasilnya bisa ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif.

"Informasinya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya," ujarnya.

Setelah hasil evaluasi diterima, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD Jabar untuk membahas langkah selanjutnya sebelum memasuki tahapan penetapan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurut Herman, Pemprov Jabar telah menyiapkan sejumlah skenario untuk memastikan keputusan yang diambil tetap memperhatikan kondisi dan kesehatan fiskal daerah.

"Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat," tuturnya.

Ia menegaskan, kondisi fiskal Jawa Barat saat ini masih aman dengan likuiditas yang terjaga. Karena itu, pemerintah daerah memilih menahan langkah lebih lanjut sambil menunggu hasil evaluasi Kemendagri.

"Kalau sekarang kondisi fiskalnya aman, likuiditas terjaga. Makanya kita hold sampai dengan memastikan fiskal tetap bisa kita jaga, sambil menunggu evaluasi," katanya.

Herman menambahkan, pengelolaan APBD Jawa Barat akan tetap dilakukan secara terukur dan terkendali. Setiap kebijakan keuangan, termasuk rencana pinjaman daerah, harus mempertimbangkan keberlanjutan fiskal serta kepentingan masyarakat.

Ia menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pinjaman, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola anggaran secara sehat, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, keputusan final terkait rencana pinjaman Rp3,4 triliun kepada PT SMI masih menunggu hasil evaluasi Kemendagri dan pembahasan lanjutan antara Pemprov Jabar dengan DPRD Jabar. (R)

65 RSUD se-Jawa Barat Jalin Kerja Sama, KDM Permudah Akses Layanan Kesehatan Warga

Dinkes Kota Bandung Luncurkan Si Geulis untuk Optimalkan Pengelolaan Obat

400 Guru Mengaji Bandung Dipersiapkan Jadi Penggerak Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an

SNT 7 Bogor Dorong Siswa Ciptakan Solusi Lewat Pembelajaran STEM

Pemprov Jabar Dorong Rebana Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Baru

Mendikdasmen Tinjau Revitalisasi SDN 1 Kedungjaya Cirebon