Pemprov Sumut Perkuat Pengelolaan Aset Daerah untuk Dongkrak PAD

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus memperkuat penataan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) serta aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Upaya tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Sumut Surya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 15 September 2026.

RDP tersebut membahas evaluasi pengelolaan aset pemerintah daerah atau BMD dan aset BUMD agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.

Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Surya mengatakan Pemprov Sumut terus mempercepat proses sertifikasi dan inventarisasi aset daerah. Selain itu, digitalisasi tata kelola aset juga dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meminimalkan potensi sengketa sekaligus memastikan aset daerah memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan.

"Bagi Pemprov Sumut, pengelolaan aset bukan lagi sekadar persoalan administratif atau pencatatan di atas kertas. Kita ubah paradigma ini. Aset-aset yang dimiliki daerah harus dipastikan clear and clean, lalu dipetakan potensinya agar bisa menjadi mesin penggerak ekonomi baru yang produktif guna menyokong PAD kita," ujar Surya.

Selain pembenahan aset daerah, Pemprov Sumut juga mendorong transformasi bisnis BUMD agar lebih akuntabel dan profesional.

Pengawasan terhadap kinerja BUMD diperkuat sehingga perusahaan daerah tidak hanya mampu bertahan secara korporasi, tetapi juga dapat mengoptimalkan aset milik daerah.

Surya menyebut pemanfaatan aset daerah melalui BUMD berpotensi membuka ruang investasi baru di Sumatera Utara. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak terhadap penguatan fiskal daerah.

"Pemprov Sumut di bawah semangat kolaborasi terus melakukan monitoring ketat terhadap performa BUMD. Kita tuntut inovasi dan profesionalisme. Pengelolaan aset yang optimal oleh BUMD akan berdampak langsung terhadap penguatan fiskal daerah, yang pada akhirnya membiayai program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik langsung untuk masyarakat Sumut," katanya.

Pemaparan Pemprov Sumut mendapat respons positif dari sejumlah anggota Komisi II DPR RI. Langkah dalam mengamankan hak atas tanah dan fisik aset daerah dinilai dapat menjadi salah satu praktik tata kelola yang bisa diterapkan di daerah lainnya.

Dalam RDP tersebut, Surya turut didampingi Pj Sekretaris Daerah Sumut Timur Tumanggor, Kepala Badan Pendapatan Daerah Sutan Tolang Lubis, Plt Kepala Dinas PMD Sumut Muhammad Suib, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Fariz Hutagalung, serta Kepala Badan Penghubung Sumut Ichsanul Arifin Siregar. (P3)

Pemprov Sumut Kembangkan Kawasan Unggulan Perikanan Tangkap dan Budidaya

Pemprov Sumut Salurkan Rp49,5 Miliar untuk Program Bersekolah Gratis

Pemprov Sumut Dorong Percepatan PSEL Medan Raya, Groundbreaking Ditargetkan Desember 2026

KPK Dorong Penguatan PAKSI-API di Sumatera Barat

Pemprov Sumut Perkuat Perlindungan PMI, Persempit Ruang Gerak TPPO

Pemprov Sumut Dorong HKTI Jadi Mitra Strategis Tingkatkan Kesejahteraan Petani