Pemerintah Optimistis Ekonomi Nasional Tetap Solid pada 2027

Jakarta (buseronline.com) - Pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada 2027 meskipun kondisi ekonomi global diperkirakan masih menghadapi dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Dilansir dari laman Kemenkeu, optimisme tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi serta kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pengalaman pemerintah dalam menghadapi dinamika ekonomi global sepanjang 2026 menjadi modal penting untuk merumuskan kebijakan yang mampu meminimalkan dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.

"Untuk tahun 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah," ujar Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat.

Optimisme tersebut tercermin dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026.

Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian," kata Purbaya.

Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan sebesar Rp517,4 triliun dan hibah sebesar Rp0,7 triliun.

Pemerintah menilai peningkatan pendapatan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.

Di sisi belanja, pemerintah akan mengarahkan anggaran pada belanja berkualitas dengan tetap menjaga pelayanan publik, mendukung daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan pembangunan.

Belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun tersebut tumbuh 3,9 persen dibandingkan outlook 2026. Anggaran itu terdiri atas belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735,0 triliun.

RAPBN 2027 juga diarahkan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam Pidato Kenegaraan terkait penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan.

Delapan prioritas tersebut meliputi kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Purbaya mengatakan, belanja Pemerintah Pusat akan dioptimalkan untuk mendukung pencapaian target PKPN 2027, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sumber daya manusia, serta menjaga daya beli masyarakat.

"Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR," ujarnya.

Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.

Selain itu, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat serta peningkatan kualitas pembelajaran.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp549,9 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan 2026.

Anggaran ini diarahkan untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko sosial, menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, serta mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Pemerintah juga tetap memberikan perhatian terhadap sektor kesehatan dan ketahanan pangan. Masing-masing sektor memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp244,9 triliun dan Rp195,3 triliun.

Dengan rancangan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Kebijakan fiskal 2027 diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. (R)

Kemenkeu dan BI Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi

Menkeu Suahasil Minta Bea Cukai Perkuat Pengawasan Pasar Indonesia

Pelunasan Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun Tak Hapus Hak Tagih Negara

APBN hingga Agustus 2026 Tetap Kuat, Defisit Rp240,1 Triliun

Menkeu: Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global

Menkeu Sebut Ekonomi Indonesia Tetap Resilien di Tengah Gejolak Global