Prabowo Targetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Beroperasi 2027

Jakarta (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membangun Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai langkah memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas dunia.

Kebijakan tersebut diharapkan membuat Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki kemampuan lebih besar dalam menentukan harga komoditas strategis di pasar global.

"Hari ini saya mengumumkan tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu kita. Kita telah membahas bersama OJK bahwa kita ingin segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," ujar Prabowo saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen utama berbagai komoditas penting dunia, di antaranya kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet.

Menurutnya, posisi Indonesia sebagai pemilik sumber daya harus diikuti dengan kepemilikan instrumen perdagangan yang mampu memperkuat posisi tawar di pasar internasional.

Pemerintah menargetkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Bursa tersebut nantinya diharapkan menjadi dasar pembentukan Indonesia Reference Price, yaitu harga referensi Indonesia untuk berbagai komoditas ekspor utama.

"Kita targetkan ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," kata Prabowo.

Pemerintah juga ingin menciptakan pasar komoditas yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya pelaku perdagangan internasional. Melalui sistem tersebut, produsen, petani, eksportir, pembeli, hingga investor dapat bertemu dalam satu sistem perdagangan dengan data transaksi yang lebih terbuka.

Selain membangun bursa komoditas, pemerintah akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi. Kebijakan ini diarahkan agar pasar modal Indonesia semakin memenuhi standar internasional sekaligus membuka akses pendanaan yang lebih luas bagi perusahaan rintisan, pengusaha, dan pelaku usaha nasional.

"Demutualisasi akan membawa pasar modal Indonesia ke standar dunia dan menjadikan pasar modal Indonesia menjadi salah satu yang terbesar di dunia," ujar Prabowo.

Prabowo juga mengungkapkan pemerintah akan melanjutkan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurutnya, sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak memberikan nilai tambah bagi bangsa telah ditutup. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 menjadi maksimal 300 perusahaan yang produktif.

Prabowo menilai aset BUMN berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas lainnya tidak boleh dibiarkan menganggur ketika masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi.

Karena itu, pemerintah akan membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk mengelola aset BUMN yang belum produktif melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel. Kepemilikan strategis negara, kata Prabowo, tetap akan dijaga.

"Kita akan membuka supaya aset-aset yang tidak produktif dikerjakan oleh BUMN bisa dikerjakan oleh pihak swasta di seluruh Indonesia," katanya.

Prabowo menegaskan berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengubah posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.

Indonesia, kata dia, tidak boleh hanya menjadi negara penghasil komoditas, tetapi harus mampu menjadi pusat perdagangan sekaligus ikut menentukan nilai komoditas di pasar dunia.

"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia, kita harus ikut menentukan harga komoditas dunia. Kita ingin jadi Indonesia tempat komoditas diperdagangkan," tegas Prabowo. (DKI1)

Prabowo Siapkan Transformasi Besar Kesehatan dan Pendidikan, 10 Ribu Puskesmas Akan Direnovasi

Prabowo Terima Wakil Menteri Perang AS Elbridge Colby di Istana Merdeka

Pemkab Taput Kembangkan ECO-Ulos Berbasis Limbah Pertanian

Presiden Prabowo Terima Laporan Perkembangan Program B50 dan Perintahkan Penyederhanaan Struktur BUMN

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jateng Capai 81 Persen

Pemkab Tapanuli Utara Resmi Perpanjang Tenor Pinjaman PEN Menjadi 15 Tahun