Presiden Prabowo Terima Laporan Perkembangan Program B50 dan Perintahkan Penyederhanaan Struktur BUMN

Bogor (buseronline.com) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan Program Mandatori B50 atau biodiesel dengan campuran 50 persen serta kesiapan infrastruktur menuju penerapan mandatori bioetanol.

Laporan tersebut disampaikan langsung Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon A Mantiri, saat bertemu dengan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, dalam pertemuan tersebut Simon melaporkan perkembangan implementasi Program Mandatori B50 yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo pada Juli lalu.

Program B50 merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional dengan meningkatkan pemanfaatan sumber energi yang berasal dari dalam negeri.

"Dirut Pertamina melaporkan kemajuan dari Program Mandatori B50, Biodiesel 50 persen yang telah diluncurkan Presiden Prabowo bulan Juli lalu serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh pemerintah," ujar Teddy.

Selain membahas ketahanan energi, Presiden Prabowo juga memberikan arahan mengenai pembenahan tata kelola perusahaan negara. Presiden meminta agar lapisan organisasi serta anak dan cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya dikurangi.

"Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," kata Teddy.

Penyederhanaan struktur organisasi tersebut bertujuan membuat BUMN menjadi lebih lincah, produktif, dan efisien. Dengan rantai birokrasi yang lebih pendek, proses pengambilan keputusan diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

"Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga," lanjut Teddy.

Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus mendorong dua agenda penting, yakni memperkuat kemandirian energi melalui pemanfaatan sumber daya nasional serta melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efektif dan efisien.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap pengelolaan energi dan perusahaan negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. (DKI1)

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Jateng Capai 81 Persen

Pertamina Edukasi 110 Pelajar SMA Al-Azhar Medan tentang Pencegahan HIV/AIDS

Pemkab Tapanuli Utara Resmi Perpanjang Tenor Pinjaman PEN Menjadi 15 Tahun

Presiden Prabowo Tinjau Inovasi BRIN, Dorong Riset Perkuat Kemandirian Teknologi Nasional

Ekonomi Jawa Barat Tumbuh 5,73 Persen pada Triwulan II 2026, Angka Kemiskinan Terus Menurun

Prabowo Jamu PM Thailand Anutin di Istana Negara, Perkuat Kemitraan Strategis Kedua Negara